Syafruddin Adi
Mataram NTB - Sejumlah pengamat politik dan investasi di NTB memperingatkan otoritas negara untuk mencermati bergulirnya issue soal Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
Issue yang menuntut transparansi pengelolaan dana CSR karena diduga ada skandal, soal blacklist dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) semakin liar saja.
Salah satu eks karyawan PT Newmont Junaidi Kasum menyoroti persoalan ini. Dimana masyarakat harus berfikir jernih dan sampai termakan issue-issue liar yang berkembang membuat masyarakat mudah terprovokasi.
Junaidi Kasum yang biasa di sapa JK ini menanggapainya, kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan spekulasi dan merugikan warga Sumbawa Barat karena sangat mengganggu iklim investasi di wilayah NTB, dan meminta kepada aparat keamanan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan terkait upaya-upaya propokasi dengan dalih mengalang komponen masyarakat Sumbawa Barat untuk bersama-sama menutup PT AMNT.
|
Baca juga:
Tony Rosyid: Semua Sepakat Pemilu 2024
|
"Pemerintah harus fair dan melihat persoalan gerakan sejumlah elemen masyarakat dengan jernih. Tangkap tendensi politik di belakang serta kepentingan pemegang saham sendiri, " ungkap politisi NTB dan juga eks karyawan PT Newmont yang sekarang ini berganti nama menjadi PT AMNT Junaidi Kasum saat wawancara di Harlah NTB.
Sejatinya, tuntutan masyarakat agar distribusi CSR terbuka dan dirasakan manfaatnya, sangat bagus. Apalagi soal tenaga kerja lokal dan hak-hak lokal lainnya. Hanya saja, mencermati perkembangan issue nasional yang mengarah kepada penggunaan kekuatan semua instrumen politik dan mahasiswa lintas regional, justru memicu kecurigaan.
"Wajar ada kecurigaan bahwa gerakan elemen ini diorganisir kekuatan besar. Seperti instrumen politik di DPR RI dan penggalangan secara besar-besaran. Akankah itu tanpa biaya?. Lantas siapa yang mampu mengorganisir itu semua?., " Urai Junaidi, sembari bertanya.
Iya mencontohkan, bagaimana tiba-tiba Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digagas Komisi VII bidang Minerba DPR RI ditunda beberapa kali. Bahkan dengan alasan Covid-19. Padahal, Politisi PDIP Adian Napitupulu dinilai getol membangun narasi dan opini soal pelanggaran Amman Mineral sendiri.
Padahal diketahui, PDIP Fraksi utuh dan menguasai parlemen. Fraksinya sangat berpengaruh terhadap intervensi agenda DPR RI. Sementara, dari beberapa sumber-sumber terpercaya, pemegang saham Amman Mineral sendiri memliki hubungan dekat dengan partai berkuasa saat ini.
"Jadi aneh saja. Mengapa gerakan sipil ini begitu cepat direspons DPR RI. Bahkan Istana?. Jangan sampai karena kepentingan oknum elit politik dan pemegang saham, gerakan sipil ini ditunggangi kepentingan elit politik, " kritiknya keras.
Ini semua demi mengamankan investasi, tenaga kerja lokal NTB. Dengan berjalannya PT AMNT ini diharapkan pembangunan Smelter dapat berjalan dengan baik, sehingga asas manfaat untuk tenaga kerja NTB umumnya dapat membawa dampak kesejahteraan.
Issue yang diangkat seputar pembubaran tambang atau penutupan Amman Mineral, menjadi tendensi penting, mengapa kondusifitas terhadap investasi mulai terancam. Jika mengancam penutupan maka ada kepentingan ekonomi, sumber pendapatan negara terganggu serta nasib ribuan karyawan. Ini menurtnya yang harus dicegah.
Menanggapi issue tersebut, salah satu warga KSB yang juga eks karyawan PT Newmont yang tidak mau disebutkan namanya juga memberikan tanggapan bahwa, gerakan yang di lakukan oleh sejumlah elemen di KSB tidak murni, karena terindikasikan di danai oleh jaringan-jaringan pemegang saham PT AMNT untuk kepentingan tertentu.
"Gerakan ini bukan gerakan murni, namun ini gerakan yang di design oleh bagian atau manajemen PT AMNT sendiri, " jelasnya saat di mintai keterangan.
|
Baca juga:
Tony Rosyid: Siapa Pasangan Ideal Anies?
|
Keributan ini merupakan konflik yang di bangun oleh pihak PT AMNT yang menurut issue merupakan ada perebutan saham oleh pihak manajemen PT AMNT itu sendiri.(red)
Tony Rosyid 
Tri 
